KKN Belum Tuntas Diberantas

1

Jakarta, Kompas - Reformasi 1998 berhasil menumbangkan Presiden Soeharto, dan mendorong lahirnya pemimpin baru. Namun, 13 tahun setelah reformasi, kini masih banyak agenda lain yang belum terlaksana, terutama pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Demikian salah satu kesimpulan yang mengemuka dalam Diskusi ”Refleksi 13 Tahun Reformasi: Mewujudkan Cita-cita yang Tertunda” di Gedung Joeang 45, Jakarta, Sabtu (21/5). Acara yang digelar Generasi Muda Amanat Reformasi itu dibuka dengan pidato tokoh reformasi yang sekaligus mantan Ketua MPR M Amien Rais. Pembicaranya, aktivis Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi, aktivis buruh Dita Indah Sari, dan aktivis 1998 Iwan Dwi Laksono.
Amien Rais mengingatkan, gerakan Reformasi 1998 telah menjalankan beberapa agenda penting. Presiden Soeharto yang saat itu dianggap sebagai masalah bangsa telah diturunkan. Dwifungsi ABRI ditolak, sementara otonomi daerah dikembangkan.
Namun, ada agenda penting lain yang belum terwujud, yaitu pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme alias KKN. Lemahnya penegakan hukum saat ini membuat korupsi kian marak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya menangani kasus-kasus korupsi kecil, sementara kasus besar justru tak tersentuh. Nepotisme masih menjadi masalah.
Menurut Adhie Massardi, kehidupan bangsa yang belum membaik bukanlah akibat reformasi atau demokrasi. Keterpurukan bangsa ini terjadi akibat elite politik dan pemimpin yang pegang kekuasaan tidak menjalankan amanah. Mereka hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan kelompoknya.
Mantan aktivis perburuhan yang kini bekerja di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita Indah Sari, mengajak kaum muda dan aktivis penggerak Reformasi 1998 untuk melakukan otokritik pada diri sendiri. Mereka fokus menumbangkan kekuasaan otoriter, tetapi kemudian tidak mau masuk dalam arena politik yang melahirkan kebijakan, seperti jabatan pemerintahan, kepala daerah, legislatif, atau partai politik. Akibatnya, tidak ada kontrol atas kebijakan publik. ”Kita kehilangan momentum untuk mewujudkan agenda reformasi dalam dinamika politik yang nyata,” katanya.
Politisi busuk
Iwan Dwi Laksono berharap, kaum muda sekarang mau melanjutkan agenda-agenda reformasi yang belum tuntas. Jangan serahkan agenda reformasi kepada para politisi busuk yang hanya berpikir pragmatis.
Dalam diskusi Reformasi Mati Suri di Jakarta kemarin, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Eryanto Nugroho mengatakan, era reformasi saat ini memasuki sebuah persimpangan. Masa ini dinilai sangat rawan karena agenda reformasi terancam dibajak kembali oleh kekuatan-kekuatan antireformasi. ”Kita sekarang berada di persimpangan, khususnya dalam reformasi hukum,” katanya.
PSHK melihat ada pertempuran antara kekuatan proreformasi dan antireformasi, khususnya dalam proses legislasi. Ada tiga babak dalam pertempuran itu. Babak pertama adalah peletakan dasar-dasar kelembagaan reformasi hukum (1999-2004), babak kedua intensitas pemekaran wilayah sebagai ajang pembagian sumber daya manusia (2004-2009), dan babak ketiga potensi pembajakan agenda reformasi (2009-2014).
Dalam acara yang sama, Staf Khusus Presiden Denny Indrayana mengakui, ada kesenjangan antara harapan dan pencapaian. Menurut dia, pencapaian era reformasi memang belum sesuai dengan harapan. ”Kami melihatnya, ekspektasi, harapan reformasi itu lebih tinggi dari apa yang kita capai,” katanya.
Tetapi, Denny membantah demokrasi saat ini memburuk. ”Tidak ada kajian-kajian ilmiah yang menunjukkan Indonesia lebih tidak demokratis,” katanya.
Denny juga menyebut, soal antikorupsi berdasarkan indeks persepsi korupsi, Indonesia mengalami perbaikan mencapai 0,8 pada tahun 2010. Saat ini, indeks Indonesia menjadi 2,8. ”Angka 2,8 itu memang masih rendah karena yang paling tinggi 10. Tetapi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, peningkatan 0,8 itu tinggi,” ujarnya.
Sementara itu, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Barat di Kota Padang, Jumat, menyelenggarakan dialog Kebangsaan, Refleksi 13 Tahun Reformasi. (RAY/INK/IAM)